Home > Berita > Ada Tiga Indikator Upaya Kriminalisasi Kepada Pemprov Papua

Ada Tiga Indikator Upaya Kriminalisasi Kepada Pemprov Papua

 

JAYAPURA (Bisnis Papua) –Pengacara Pemerintah provinsi papua Stefanus Roy Rening, mengungkapkan ada tiga Indikator Upaya Kriminalisasi

Dijelaskannya ada tiga indikator gelagat upaya kriminalisasi yang sedang dilakukan lembaga antirasuah itu kepada Pemprov Papua. Pertama, para pegawainya yang datang ke Hotel Borobudur 2 Februari 2019 itu melakukan pemantauan, tidak sama sekali dibekali surat tugas.

Kedua, jika KPK mengatakan ada tindak pidana korupsi yang diselidiki hingga mengirim pegawainya melakukan pemantauan, pertanyaannya tindak pidana korupsi yang mana.

“Ketiga, KPK katakan ada indikasi suap. Kalau ada, mana uangnya? Bukti uangnya mana? Semua tak ada bukti. Oleh karena itu, semua pimpinan KPK harus diajukan ke Dewan Kode Etik,”beber Roy yang dihubungi via telepon selularnya. Selasa (12/2/2019).

Kemudian, terkait kasus dugaan tindak pidana yang membuat kliennya diperiksa hari ini, Roy Rening menjelaskan, apa yang disampaikan Juru Bicara KPK  Febri Diansyah adalah upaya pemutarbalikan fakta dalam upaya kriminalisasi itu.

Sebab, selaku pembela kliennya, dirinya mempunyai bukti foto yang dipegangnya. Dimana kedua korban tampak sehat tanpa luka sedikit pun saat berada di ruangan Mapolda Metro Jaya usai menjalani pemeriksaan.

“Kalau betul itu wajahnya berdarah -darah, itu pasti sudah viral dimana-mana. Selama ini dia (kedua korban) sembunyi, berarti tipu,”ucapnya.

 

KPK Harus Jujur

Dikesempatan itu Roy menegaskan lagi, KPK harus jujur, terutama kepada orang Papua. Orang Papua tidak suka yang bohong-bohong. “Saya sudah print dengan foto (korban), foto besar. Saya perlihatkan kepada wartawan, ini faktanya. Saya ada di Polda. Jam 4 pagi kita pulang, mana ada hidungnya retak atau patah? Ini pembohongan,” katanya sambil menunjukkan foto.

Dalam foto tersebut nampak jelas,  dimana dua pegawai yang diduga dianiaya, Muhammad Gilang Wicaksono dan Ahamd Fahjar di malam kejadian tampak sehat saat duduk di kursi ruangan Polda Metro Jaya.

Roy kembali menegaskan, soal adanya klaim KPK bahwa Pemprov Papua menghalang-halangi kinerja KPK dalam melakukan aktivitas pemantauan dalam upaya pencegahan korupsi saat kejadian, hal itu tidaklah benar. Karena fakta yang terjadi justru berbeda. Ia juga meminta KPK stop menyamakan kasus ini dengan kasus teror kepada KPK yang terjadi sebelumnya. Sebab kasus ini terjadi sangat situasional.

“Ketika dia (korban) ditanya, kau siapa, dia tak jawab. Ditanya, kau kirim foto ke siapa, dia jawab ke keluarga. Setelah dirampas (handphonenya-red), barulah dilihat identitasnya dari KPK. Ditanya lagi, mana surat tugas? Jawabnya tidak ada. Sehingga itulah yang memancing emosional waktu itu. Kemarahan itu sangat situasional, siapapun pasti melakukan itu,”bebernya.

Apalagi pimpinannya dimatai-matai, diikut-ikutin oleh orang yang tidak jelas. Apalagi dalam WA mereka, ada foto gubernur papua yang menjadi on target.

“Kita tersinggung dengan cara-cara kerja KPK seperti ini,”tukasnya.

Selain itu, Kuasa Hukum Pemerintah provinsi papua, Stefanus Roy Rening juga meminta Ditreskrimum Polda Metro Jaya agar pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan penganiayaan pegawai KPK di Hotel Borobudur, 2 Februari 2019 dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke Polda Papua.

Sebab pada malam insiden itu, sedikitnya ada 20 saksi.

“Maka tadi saya mengusulkan agar penyidik mempertimbangkan agar penyidikan terhadap saksi saksi itu di Jayapura. Mengingat bahwa semua mereka adalah pejabat, anggota DPRD, kepala dinas, sekda dan lain sebagainya,” jelas Roy.

Pasalnya di hari pertama agenda pemeriksaan saksi , EH selaku staf gubernur papua tak bisa hadir di Polda Metro Jaya. Karena sedang bekerja sebagai PNS dan diwakili oleh Roy sebagai kuasa hukum.

“Kami menyampaikan bahwa Sespri gubernur papua, karena suatu hal tidak bisa hadir hari ini. Karena harus mendampingi Pak gubernur yang baru tiba dari pertemuan dari Surabaya,” kata Roy.

Menurut Roy, sebelum nama-nama Pemprov Papua diperiksa oleh tim penyidik, dirinya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk mengatur jadwal pemeriksaan para saksi dari Pemprov Papua untuk dimintai keterangan soal kasus dugaan penganiayan kepada pegawai KPK.

Dirinya mendatangi kantor Polda Metro Jaya sebagai kuasa hukum Pemerintah provinsi papua.

“Saya berkoordinasi lebih dulu karena saksi yang dipanggil lebih banyak dari Pemprov Papua,”pungkasnya. (Julia)

 

 

 

 

 

 

About Odeodata H Julia

Leave a Reply