Saturday , October 20 2018
Home > Berita > Bank Indonesia Dorong Pemda di Papua Terapkan Transaksi Non Tunai

Bank Indonesia Dorong Pemda di Papua Terapkan Transaksi Non Tunai

JAYAPURA ( Bisnis Papua )- Bank Indonesia Perwakilan provinsi papua bersama Pemda ( Pemerintah Daerah ) menyelenggarakan sosialisasi , monitoring dan evaluasi implementasi transaksi non tunai di provinsi papua, Jumat ( 29/6 ). Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari sejumlah instansi pemerintahan di provinsi papua.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan provinsi papua, Joko Supratikto mengatakan , pihaknya mendorong Pemerintah daerah baik provibsi maupun kabupaten dan kota  untuk mengimplementasikan transaksi non tunai di lingkungan pemerintahan.

Hal itu, kata dia merujuk pada Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 910/1886/SJ dan 910/1887/SJ  tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi  non tunai masing masing pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.” Ini adalah ketentuan yang mendasari dan wajib dilakukan Pemda. Batas waktu oleh Pemda  menerapkan transaksi non tunai pada 1 januari 2018, namun hingga Juni hanya 6 Pemda yang melaksanakan,” ungkap Joko kepada wartawan di sela kegiatan.

Sambung Joko, memahami hal itu disebabkan kondisi di Papua berbeda dengan daerah lain. Merubah pola transaksi dari tunai ke non tunai butuh waktu  dan kesiapan infrastruktur jarungan telekomunikasi dan juga sumber daya manusia yang memadai.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Irayatunisma mengatakan, Pemerintahan Pusat menginginkan Pemerintah provinsi papua memanggil kepala daerah di masing masing kabupaten dan kota  untuk melakukan evaluasi sebab batas waktu penerapan transaski non tunai pada 1 Januari 2018.

Menurutnya, non tunai ini tidak harus 100 persen pelaksanaanya, namun disesuaikan dengan infrastruktur masing masing daerah, “ terpenting itu setiap daerah melaksanakan meskipun hanya satu dua transkasi,” terangnya.

Mengenai Sangksi, sambung Irayatunisma bagi Pemda yang belum menjalankan transaksi non tunai akan menjadi kewenangan bagian pemeriksaan. “ apabila belum dilaksanakan bagian pemeriksa yang akan menanyakan mengapa tidak melasanakan peraturan perundang undangan yang telah dibuat oleh pusat,” terangnya. ( sim )

 

 

About Odeodata H Julia

Leave a Reply