Tuesday , November 20 2018
Home > Berita > BPKP Pusat Siap Kawal Pengelolaan Keuangan Selama PON 2020 di Papua

BPKP Pusat Siap Kawal Pengelolaan Keuangan Selama PON 2020 di Papua

JAKARTA (Bisnis Papua) –Dihari ketiga road show delagasi Papua yang dipimpin Gubernur Papua Lukas Enembe. Kali ini ke Kantor  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Pusat, yang terletak di Jln Pramuka 33 Jakarta Timur. Kamis (1/11/2018)

Dalam kunjungannya kali ini, Gubernur didampingi Sekertaris Daerah Papua T.E.A Hery Dosinaen, Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekda Papua, Doren Wakerwa, dan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa, Inspektur Anggiat Situmorang bersama beberapa Kepala SKPD terkait seperti Kepala Bapenda Papua, Getson Jitmau.

Pertemuan singkat yang berlangsung lebih kurang 30 menit itu. Delegasi Papua diterima langsung Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  Pusat, Dr Adian Adiperdana AL MBA.

Usai pertemuan, kepada wartawan Dr Adian Adiperdana menjelaskan demi suksesnya pelaksanaan PON 2020. BPKP siap mengawal Instruksi Presiden No. 10 tahun 2017 tentang dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralympic Nasional XVI tahun 2020 di provinsi papua “Kami   siap mengawal akuntabilitas dari pelaksanaan penyelenggaraan PON 2020. Sejak perencanaan, persiapan sampai dengan pertanggung jawabannya,”kata Ardian kepada wartawan.

Dijelaskannya dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua menyampaikan  kepada pihaknya. Dan selaku badan pengawasan, BPKP  siap melaksanakan tugas itu. “Sebetulnya pengawalan ini sudah berjalan. Baik di pusat maupun Perwakilan BPKP di Papua. Saya juga menyampaikan manakala ada hal yang memerlukan keputusan. Tentunya kami sarankan supaya dibawa ke tingkat Kantor Kemenko (Kementerian Koordinator), supaya dikoordinasikan untuk ada satu keputusan yang memperlancar pelaksanaan PON 2020,’sarannya.

Menjawab pertanyaan, terkait sejumlah dana yang akan dikucurkan dalam pembangunan infrastruktur PON, yang diharapkan dapat dikelola dengan bijak. Apakah ada kebijakan yang dikeluarkan kepada para pengelola keuangan ini.

Dijelaskannya, tentunya hal ini mengatur kepada regulasi yang berlaku. Dimana dalam regulasi itu antara lain, pertama harus ada sistem yang katakanlah ada disitu untuk menjaga yang biasa dikenal sebagai sistem pengendalian intern.

“Kemudian aparat pengawasan yang memastikan bahwa sistem itu berjalan,”terangnya singkat.

Diketahui sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi: diantaranya  perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; (Julia)

 

About Odeodata H Julia

Leave a Reply