Home > Berita > Datangi Gedung Rakyat, Mahasiswa Minta Aparat Keamanan Ditarik Dari Nduga

Datangi Gedung Rakyat, Mahasiswa Minta Aparat Keamanan Ditarik Dari Nduga

JAYAPURA (Bisnis Papua) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Ratapan Kemanusiaan Alguru di Kabupaten Nduga menggelar demo damai di halaaman kantor DPR Papua. Kamis (19/7/2018)/

Dalam orasinya, mahasiswa meminta aparat keamanan menarik diri dari Nduga pasca penyerbuan ke kampung Alguru. Pemerintah juga harus bertanggunjawab terhadap korban penembakan warga sipil Alguru.(Kamis/19/7/2018)
Selain itu mahasiswa juga meminta agar Kapolda Papua dan Pangdam segera dicopot dari jabatannya.
“Pemerintah segera bertanggung jawab terhadap pemulihan kondisi Keamanan warga sipil di Nduga, ”  kata Remes Ubruangge.

Tidak hanya saja, massa juga mendesak, pemerintah segera membuka akses untuk  pembentukan Tim Pencari Fakta.

Segera menarik pasukan non organik dan organik dari Nduga. Mereka juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera membuka akses pekerja HAM independen ke Nduga dapat melihat fakta dan juga membuka akses bantuan kemanusiaan di Nduga.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah Australia, Inggris, Belanda, dan negara lainnya segera menghentikan bantuan militer kepada TNI/Polri ke Indonesia.
Mahasiswa juga menegaskan jika masalah HAM di Papua tidak segera diselesaikan. Maka rakyat Papua siap tidak akan berpartisipasi dalam Pilgub 2019. Sebab masyarakat hanya ingin hidup di negerinya tanpa teror. Karena kini masyarakat Alguru berduka.
“Kami akan boikot Pilpres 2019, kalau  Presiden Jokowi  tidak bisa menyelesaikan masalah pelangggaran HAM yang terjadi di Papua, “tegas Remes selaku koordinator aksi

Sementara itu Ketua DPR Papua, Yunus Wonda yang menerima aspirasi mahasiswa didampingi beberapa anggota DPR Papua mengatakan, sejak peristiwa di Nduga pihaknya sudah mengambil sikap dan meminta penarikan semua pasukan di Nduga.
“Kami akan terus mendesak, hingga kehidupan masyarakat kembali normal. Kami sudah melakukan apa yang mesti kami lakukan,”janji Yunus.

Dirinya juga meminta agar  semua pasukan keamanan harus ditarik dari Nduga. Menurutnya bukan hanya tanggung jawab Anggota DPR Papua utusan Nduga. Akan tetapi semua anggota DPR Papua.
“Apapun alasannya, semua pasukan keamanan harus ditarik dari Nduga, karena disana bukan daerah operasi militer,”tegasnya.
Sementara itu anggota Komnas HAM RI, Sandrayati Moniaga yang juga hadir menerima demonstrasi menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada masyarakat yang menjadi korban atas kasus teraebut. Baik korban Nduga maupun korban yang terjadi di daerah lain di Papua.
Menurutnya, masalah seperti ini tidak hanya di Papua, tapi di Aceh, Maluku, Kalimantan dan Jawa juga mengalami hal yang sama. Sampai sekarang ribuan korban belum mendapat keadilan. Sehingga  pemeintah bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini.
“Kami lembaga independen akan terus mendorong pemerintah menindaklanjuti. Pernyataan dari suadara kami dengar dan kami akan terus sampaikan,”kata Sandra.

Untuk itu, Sandra menegaskan pemerintah dan  Presiden Jokowi bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kami Komnas HAM bukan pemerintah, kami adalah lembaga negara independen yang terus mendorong pemerintah untuk menghormati, melindungi dan menegakkan hak asazi manusia,”akunya.
Namun pihaknya berharap agar  setiap masalah harus diselesaikan secara damai tanpa diskirminasi, karena ini bukan masalah agama, atau suku tapi masalah  kemanusiaan.
“Perjalanan masih panjang, jadi kita tetap harus jeli siapa kawan dan siapa bukan kawan. Tapi yang lebih penting mari membangun sistem yang adil, siapa pun pemerintahnya,”harapnya (res)

About Odeodata H Julia

Leave a Reply