Saturday , October 20 2018
Home > Berita > Dishut Papua Akan Lelang Kayu Hasil Sitaan

Dishut Papua Akan Lelang Kayu Hasil Sitaan

JAYAPURA (Bisnis Papua) – Dinas Kehutanan provinsi papua akan melakukan lelang 81  kontainer kayu sitaan yang berhasil diamankan di Pelabuhan Laut Jayapura beberapa bulan lalu.

Kayu sitaan yang akan dilelang itu, termasuk milik beberapa kubik perusahaan  kayu di Kabupaten Jayapura dan  Keerom.

“Jadi kayu-kayu temuan yang menjadi sitaan ini selanjutnya akan diproses untuk lelang cepat,” terang Kepala Dinas Kehutanan provinsi papua Jan Jap Ormuseray saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Papua di Jln Soa Siu Jayapura. Kamis (4/10/2018).

Ditegaskannya, proses lelang ini harus segera dilakukan oleh pihaknya. Pasalnya kayu – kayu sitaan tersebut sudah lama ditahan. Sehinggaa ditakutkan kalau ditahan lagi, maka nilai kayu ini akan berkurang, akan bengkok atau lapuk.

“Kita akan proses cepat lelangnya supaya nilai jualnya masih tinggi, sehingga nantinya bisa cepat pembayaran iuran kehutanan kepada Negara yakni Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR),”terangnya.

Sementara itu untuk proses lelangnya akan ditangani langsung Kantor Lelang Negara di Jayapura. Namun yang jelas ada standar harga yang sudah ditentukan dalam aturan undang-undang.

“Standar lelang harga kayu Merbau untuk satu kubiknya senilai Rp.3 juta.Kita tau kayu-kayu sitaan yang ada didalam 81 kontainer itu ada sekitar ratusan kubik,”jelasnya.

Hanya saja kata Ormuseray, kayu – kayu sitaan 81 kontainer sementara ini masih dalam tahap proses pemeriksaan lanjutan oleh gabungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kayu – kayu ini untuk sementara ditampung ditempat penyimpanan kayu Dinas Kehutanan provinsi papua. Untuk di Jayapura memang ada 51 kontainer dan di Nabire itu ada 30 kontainer, yang mana semua kayu ini akan siap proses lelang.

“Kita sudah lakukan berbagai tahapan-tahapan dan sebagainya bahkan sudah lakukan pengumuman di media massa,kemudian pengajuan permohonan ijin ke pengadilan lewat panitera yang mana semua sudah dilakukan sesuai aturan,”akunya.

Disinggung soal sanksi kepada perusahaan pemilik kayu tersebut, Ormuseray mengaku yang jelas perusahaannya saat ini ditutup dan tidak boleh beroperasi. Karena saat ini masih dalam tahap proses hokum. Nantinya setelah ada keputusan hukum tetap baru ada tindak lanjutnya.

“Untuk sementara kita memang belum tau kerugian negara berapa,karena saat belum dihitung.Nanti kewenangan ini akan dilakukan oleh Balai Pengelolan Hutan Produksi (BPHP) karena disana ada pengujian dan pengukuran sesai ketentuan yang ada,”pungkasnya. (Julia)

 

About Odeodata H Julia

Leave a Reply