Tuesday , November 20 2018
Home > Berita > Doren Wakerkwa : Dengan Penghargaan Ini, Kedepan Papua Bisa Berprestasi Lebih Tinggi

Doren Wakerkwa : Dengan Penghargaan Ini, Kedepan Papua Bisa Berprestasi Lebih Tinggi

JAKARTA (Bisnis Papua) – Raihan Pemerintah provinsi papua yang masuk dalam kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Cukup Informatif yang diberikan Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat pada acara Penganugerahan implementasi keterbukaan publik dan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2018, yang berlangsung Senin siang  (5/11/2018) di Gedung II Istana Wakil Presiden di Jln Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Mendapat tanggapan Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekda Papua, Doren Wakerkwa yang mewakili Gubernur Papua.

Seusai menerima Piagam Penghargaan yang diserahkan, Ketua Komisi Informasi Pusat. Gede Narayana. Kepada wartawan Doren  mengatakan Papua sebagai provinsi yang ke 32, berarti provinsi yang paling termuda di Indonesia. Tetapi dalam rangka pengembangan informasi cukup, Papua menerima penghargaan secara nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan informasi segala aspek di provinsi tertimur Indonesia ini cukup maksimal dari aspek pembangunan, keuangan, politik. Termasuk informasi di bidang apa saja. Di Papua menurutnya cukup mantap dibandingkan tahun – tahun yang lalu.

Dengan demikian pemerintahan yang sekarang ini, perlu digenjot mengeluarkan isu – isu segala aspek pembangunan itu lebih hebat harus dilakukan di tahun yang akan datang. bersama dengan Komisi Informasi Publik. “Pemerintah provinsi  bersama seluruh stakeholder yang ada di seluruh provinsi papua dari segala aspek pembangunan, perlu di ekspose dan di informasikan ke pelosok Papua. Dengan demikian pembangunan di segala aspek pelosok Papua itu, sudah berkembang secara nasional,”jelasnya.

Dengan penghargaan yang diberikan saat ini. dirinya berharap agar di tahun yang akan datang. Papua bisa mendapat prestasi yang lebih tinggi, sesuai dengan yang diharapkan.

“Kami sebagai Asisten Satu yang mewakili Gubernur menyampaikan terima kasih, kepada Komisi Informasi Publik di Pusat untuk bisa memberikan pengembangan informasi yang cukup bagi provinsi.  Tingkat provinsi kami masuk keempat dan ini cukup kami beri apresiasi,”tukasnya.

Untuk itu kedepannya  pemerintah provinsi sendiri akan cukup keras mendorong semua aspek termasuk stakeholder, SKPD termasuk pengembangan stabilitas TNI/Polri bersama pemerintah dalam hal pengembangan informasi di Papua betul – betul ditingkatkan ke depan.

Sementara itu menjawab pertanyaan Bisnis Papua bahwa saat ini masih ada kabupaten di wilayahnya yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kata Doren lagi, Sesuai Undang – Undang No. 14 tahun 2008, sudah menyampaikan kepada kabupaten/kota di provinsi papua. “Ini sudah disampaikan langsung Gubernur Papua. Maka beberapa kabupaten yang belum membentuk PPID segera bentuk. Ini undang – undang yang mengharuskan untuk segera dibentuk dan bukan pemerintah daerah,”tukasnya lagi.

Oleh sebab itu, kabupaten yang belum bentuk PPID, agar segera dibentuk. “Bagaimana belum dibentuk di daerah, jika ingin mengekspose pembangunan di daerahnya kepada provinsi dan secara nasional ketahui. Untuk itu PPID perlu segera dibentuk,”tegasnya.

Oleh sebab itu, kata Doren lagi, PPID yang belum dibentuk di provinsi papua harus segera dibentuk di kabupaten. Supaya sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota terjalin dan terbangun. Supaya komunikasi segala aspek bisa terarah, tersusun baik dan dipertanggung jawabkan. Dari kabupaten ke provinsi dan kemudian dari provinsi hingga ke pusat. Supaya kegiatan pemerintahan berjalan. “Itu yang akan kita tingkatkan di tahun yang akan datang,”harapnya.

Sekedar diketahui 14 kabupaten di Papua yang belum memiliki PPID diantaranya, Kabupaten Jayapura, Waropen, Biak Numfor, Mimika, Mappi, Boven Digoel, Pegubin, Yapen, Nabire, Supiori, Merauke, Puncak Jaya dan Keerom .

Sebagai bukti keseriusannya, Pemerintah provinsi papua telah menurunkan tim ke
kabupaten yang belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID).

Sebelumnya Sekretaris Daerah Papua, Hery
Dosinaen,S.IP.M.KP.M.Si kepada wartawan, Kamis (20/9/2018) usai
melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah dari sembilan kabupaten
yang di fasilitasi Kementerian Komunikasi dan Informasi di ruang
pertemuan Sekda Papua.
Tim yang diturunkan ke kabupaten tersebut untuk membantu
pembentukan dan mensosialisasikan pembentukan PPID. Dimana PPID
berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh
badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
“Tim ini akan turun ke kabupaten terutama lima kabupaten yang tidak
hadir untuk memfasilitasi untuk terbentuknya PPID. Sebab dari
pertemuan hari ini masih ada 14 kabupaten yang belum bentuk PPID,”jelasnya.
Dijelaskannya, yang menghambat pembentukan PPID di kabupaten
disebabkan kabupaten menganggap sepele pembentukan PPID.

Sementara PPID ini sangat penting dalam keterbukaan publik sesuai dengan
undang-undang Nomor 14 tahun 2008.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan
Informasi Pusat Penerangan Sekretaris Jeneral Kementerian Dalam Negeri
Dr.Handayani Ningrum,SE.M.Si mengungkapkan, pembentukan PPID di Papua
belum maksimal disebabkan belum adanya persepsi yang sama.
Oleh sebab itu, dirinya menyarankan kepada provinsi papua agar gencar
melakukan sosialisasi baik PPI utama maupun PPID di OPD. (Julia)

 

 

 

 

About Odeodata H Julia

Leave a Reply