Tuesday , November 20 2018
Home > Berita > Gubernur Lukas Enembe Sampaikan Kebutuhan Papua di PON 2020

Gubernur Lukas Enembe Sampaikan Kebutuhan Papua di PON 2020

Caption foto : Gubernur Papua Lukas Enembe saat diwawancarai wartawan usai road show di hari kedua terkait penyelenggaraan PON 2020. (ist)

 

 

 

JAKARTA (Bisnis Papua) – Gubernur Papua Lukas Enembe,  menegaskan pada intinya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 adalah sebuah even yang bersifat nasional dan bukan hanya daerah

Penegasan itu disampaikannya kepada wartawan Rabu sore (31/10/2018) usai melakukan road show hari kedua ke Kementerian dan Lembaga  di Jakarta.

Dikatakannya dari hasil kunjungan ketiga kementerian yang ditemui langsung yakni Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Pemerintah provinsi   menyampaikan kebutuhan penyelenggaraan PON 2020.

“Itulah sebabnya kita datang ke Kementerian dan lembaga dalam road show ini, sehingga dapat dukungan dari mereka,”akunya.

Selain itu juga  tiga Kementerian yang ditemui adalah berdasarkan Inpres No. 10 tahun 2017 yang membicarakan khusus tentang penyelenggaraan PON 2020.

Dengan dasar Inpres tersebut, tentunya kewajiban Kementerian dan lembaga sudah ada didalam Inpres tersebut. Sehingga penyampaian dari provinsi untuk bagaimana pembiayaannya di tahun 2019 dan 2020.

Sebab dalam Inpres tersebut juga sudah dijabarkan apa – apa saja yang harus dikerjakan kementerian dan lembaga terkait. “Tinggal kita follow up di tahun 2019 dan 2020. Sehingga penyelenggaraan PON 2020 sudah siap,”tuturnya.

Berkoordinasi Dengan Bappenas

Sementara itu dari hasil kunjungannya ke Bappenas. Pemerintah provinsi menyampaikan terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2020 di provinsi papua.

Tentunya pembiayaan ini akan dikoordinasikan untuk anggaran di Tahun 2019 dan 2020. Baik kegiatan APBN dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus). Kemudian Kementerian dan lembaganya mengarahkan dengan prioritas untuk PON.

“Kita meminta kepada Bappenas untuk bagaimana menyampaikan hal ini kepada Kementerian dan lembaga. Seperti kegiatan yang bersumber pada DAK. Dimana provinsi papua meminta kepada kabupaten yang menyelenggarakan PON,”terangnya.

Selain itu juga pemerintah provinsi menyampaikan harus merubah regulasi menyangkut dana infrastruktur otonomi khusus.  Pasalnya kalau berbicara pembangunan khusus untuk bidang infrastruktur.

Infrastruktur juga harus masuk dalam kegiatan infrastruktur olahraga juga harus masuk.  “Kami meminta seperti itu. Sehingga dana infrastruktur tambahan itu, kita bisa alokasikan untuk pembangunan venue, air bersih, listrik, telekomunikasi. Itu juga bisa dipakai. Jangan hanya infrastruktur berupa jalan dan jembatan saja. Itu yang kita minta,”harapnya.

Soal dana infrastruktur untuk Papua yang menginginkan akan digunakan untuk infrastruktur PON. Dimana harus juga persetujuan dengan Kementerian Keuangan. Kata mantan Bupati Puncak Jaya itu. Bahwa hal itu sudah disampaikan. Untuk itu perlu didorong bersama – sama agar  ada regulasi yang memungkinkan.

“Jangan Menteri Keuangan hanya membuat untuk infrastruktur saja seperti jalan dan jembatan saja. kan ada juga irigasi infrastruktur. Tadi kita juga minta seperti itu,”akunya.

Sedangkan kunjungan ke Kementerian Kesehatan,  pemerintah provinsi menyampaikan beberapa hal penting dalam pelaksanaan PON di Papua. Salah satunya keterlibatan Departemen kesehatan.

“Dari sebagian yang kita sampaikan dan menjadi perhatian  Menteri kesehatan adalah seluruh rumah sakit di Papua harus terakreditasi dan itu syarat utama,”ungkapnya.

Saat ini baru tiga rumah sakit yang sudah terakreditasi. Dengan demikian ada beberapa rumah sakit yang lokasinya di kabupaten kota perlu di akreditasi rumah sakit.

Selain itu juga dengan alokasi penganggaran di enam kabupaten dan empat daerah penyangga perlu disiapkan ambulance yang bukan hanya di darat saja.  Akan tetapi juga di pesawat. Karena transportasi utama di Papua adalah udara.

“Ini harus koordinasi dengan pihak TNI/Polri untuk menyiapkan hellykopter dan seterusnya,”terangnya.

Selain itu juga Menteri Kesehatan menyampaikan jaminan kesehatan makanan yang disiapkan. Karena itu adalah penting.

Keempat adalah selain jaminan kesehatan, juga perlu dari sumber daya manusia kesehatan. Karena melibatkan jumlah banyak. “Jadi perlu ada sumber daya manusia selain dari Papua. Tetapi kita perlu juga mengambil dari daerah Papua Barat, Maluku atau Makasar terkait sumber daya manusia untuk medisnya. Itu yang kita siapkan,”jelasnya.

Selain itu perlu disepakati bersama bahwa perlu koordinasi kontinyuitas antara Departemen Kesehatan dan Pemerintah Papua. Sebab banyak hal yang masih harus dibicarakan. (Julia)

 

About Odeodata H Julia

Leave a Reply