Tuesday , December 11 2018
Home > Berita > Hakim PTUN Jayapura Kabulkan Sebagian Gugatan 10 Calon Anggota KPU Kab. Mamteng

Hakim PTUN Jayapura Kabulkan Sebagian Gugatan 10 Calon Anggota KPU Kab. Mamteng

Caption foto : Suasana sidang Putusan Majelis Hakim PTUN Jayapura tentang sengketa pengumunan hasil seleksi KPU Kab. Mamteng oleh Timsel. (ist)

 

 

 

 

JAYAPURA (Bisnis Papua) – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura yang diketuai Imanuel Mouw SH didampingi dua hakim anggota,  Yohanes C Motuloh SH dan  Arief A. Lukman SH.MH mengabulkan untuk sebagian gugatan lima dari 10 orang peserta hasil pengumuman wawancara dan hasil kesehatan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018 – 2023.

Pada sidang putusan gugatan perkara No. 28 /G/2018/PTUN.Jpr yang digelar pada hari Rabu (5/12/2018) dipadati ratusan massa dari dua kubu yang bersengketa.

Dalam sidang gugatan dengan materi Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilhan Umum Kota Jayapura, Mamberamo, Tengah, Mamberamo Raya, Dogiyai, dan Waropen Priode 2018-2023  dengan Nomor perkara 28 /G/2018/PTUN.Jpr tentang hasil Pengumuman hasil tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan umum dengan agenda sidang Pembacaan putusan Majelis Hakim.

Pada sidang ini, 10 orang penggugat diantaranya , Alam Bazrah Muhamad Nur, Oniel Wanimbo, Engel Pagawak, Steven Poyokwa, Hemdi Penggu, Erimon Pagawak, Muli Pagawak S.Sos, Etius Bemigen, Nathalis Walela dan Markus Piet Budah, didampingi kuasa hukumnya Stevanus Budiman SH, MH dan Nathalia Rumyaan SH.

Sedangkan bertindak selaku tergugat yakni  Tim Sel (Tim seleksi) KPU Kab Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kab Mamberamo Tengah. Didampingi Penasihat Intervensi,  Jan Sulwan Saragih SH dan kuasa hukumnya Rahman Ramli SH dan Marlin Rumaikewy SH.

Adapun tergugat interfensi diantaranya,

Wim Williams Wanimbo, Yasin Penggu, Emius Karoba, Simon Yigibalom, Petis Karoba, Nepson Kogoya, Meir Yikwa, Yobi Berendan, Umar Payokwa, Nius  Yikwa.

Dalam putusan yang dibacakan selama hampir satu jam itu, pada intinya, Majelis Hakim PTUN, menguatkan penetapan  No : 28/G/2018/PTUN.JPR tanggal 11 Oktober 2018 tentang penundaan atas daya berlakunya surat keputusan objek sengketa untuk sebagian sepanjang lampiran khusus atas nama Wim Williams Wanimbo, Nepson Kogoya, Meir Yikwa, Yopi Berendam dan Nius Yikwa.

“Dalam eksepsi menyatakan tidak menerima epsepsi-eksepsi tergugat dan para tergugat II Intervensi,”tegasnya

Hakim juga memutuskan mengabulkan mengabulkan gugatan penggugat I, Penggugat III,  Penggugat VIII,  Penggugat XI dan Penggugat X.

“Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa berita acara Timsel Seleksi I Calon Anggota Komite Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Mamberamo Raya, Kab Dogiyai dan Kab. Waropen Periode 2018-2023, No 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang oleno penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara sepanjang lampiran berita acara No 07/BA/ TIMSEL I-KPU/VIII/2018 Khusus Kab Mamberamo Tengah untuk sepanjang atas nama Wim Williams Wanimbo, Nepson Kogoya, Meir Yikwa, Yopi Berendam dan Nius Yikwa,”bebernya.

Majelis hakim juga mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa berita acara tim seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Kab. Jayapura, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Mamberamo Raya, Kab Dogiyai dan Kab. Waropen Periode 2018-2023, No 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang pleno penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara sepanjang lampiran berita acara No 07/BA/ TIMSEL I-KPU/VIII/2018 Khusus Kab Mamberamo Tengah untuk sepanjang atas nama Wim Williams Wanimbo, Nepson Kogoya, Meir Yikwa, Yopi Berendam Dan Nius Yikwa.

Pembacaan putusan yang dibacakan secara bergantian itu, Majelis Hakim mewajibkan kepada tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang turut memuat nama-nama para penggugat atas nama Alam Bazrah Muhamad Nur, Engel Pagawak, Etius Bemingen, Markus Piet Bundah dan Nathalis Walela.

“Menghukum tergugat dan para tergugat II Intevensi 1, 6, 7, 8 dan 10 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggang rentang sebesar Rp. 345.000, 00, – ( Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah),”pinta hakim.

Usai pembacaan putusan, Majelis Hakim menyatakan para tergugat yang tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Makassar sesuai dengan prosedur yang berlaku.  (Julia)

About Odeodata H Julia

Leave a Reply