Home > Berita > Jika Belum Dibayarkan Haknya, Guru SMA/SMK se Jayapura Ogah Ngajar

Jika Belum Dibayarkan Haknya, Guru SMA/SMK se Jayapura Ogah Ngajar

JAYAPURA (Bisnis Papua) –  Ratusan guru dan tenaga pendidik SMA/SMK se Kota Jayapura, Senin pagi (28/1/2019) menggelar aksi demo damai di halaman Kantor gubernur papua untuk mempertanyakan nasib mereka dan menuntut pembayaran Uang Lauk Pauk (ULP) serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum terbayarkan selama setahun sejak bulan Januari – Desember 2018. Serta tunjangan sertifikaasi dan non sertifikasi.

Dengan membawa spanduk dan pamflet, diantaranya bertuliskan    Kami tidak perlu janji, Jika tidak ada realisasi, kami siap boikot ujian nasional.  Kami guru – guru SMA/SMK memohon agar hak – hak segera dibayarkan TPP-ULP – Sertifikasi dan Non Sertifikasi.

Saat menunggu kedatangan Sekda Papua bersama para stafnya. Para pahlawan tanpa tanda jasa ini menyanyikan lagu – lagu perjuangan.

Setelah menunggu hampir satu jam, akhirnya pendemo diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi papua Hery Dosinaen, Kepala Dinas  Pendidikan,  Elias Wonda, Kepala Bappeda Muh Musa’ad.

Koordinator lapangan aksi demo guru Musa Palulun didampingi Ricky Poana dihadapan Sekda Papua membacakan kronologis persoalan dan tuntutan para guru, dengan membaca kronologis dan tuntutan para guru. Dimana sejak bulan Januari – Desember 2018 tidak ada pembayaran TPP/ULP.

Kedua pertemuan pertama pada tanggal 10 Oktober 2018 menyerahkan kewenangan penuh kepada MKKS SMA Kota Jayapura untuk mengurus permasalahan TPP/ULP. Pada hari yang sama aliansi guru SMA/SMK se Kota Kabupaten Jayapura mulai terbentuk.

Pertemuan kedua pada tanggal 11 Oktober 2018 perwakilan guru dan MKKS SMA/SMK se Kota Jayapura menghadap Sekda Papua Hery Dosinaen.

“Bapak berjanji akan membayarkan hal – hal tersebut sampai batas waktu akhir Desember 2018. Apabila tidak dibayarkan maka akan dilakukan pada tahun anggaran 2019. Dengan memberikan waktu kepada kami Pemerintah provinsi papua membuat Pergub untuk memerintahkan kepada kabupaten/kota untuk TPP/ULP 2018,”ungkapnya.

Empat karena janji tersebut belum direalisasikan. Maka pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Aliansi Guru meminta kejelasan janji Sekda ke Dinas Pendidikan yang diterima Kabid SMK yang jawabannya sama seperti pertemuan dengan sekda.

Kelima pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 melalui siaran RRI Jayapura, Walikota Jayapura menyampaikan dengan tegas bahwa segala kewenangan sumber daya manusia, data dan juga asset serta keuangan Sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.

Keenam berdasarkan kronologis inilah, maka aliansi guru SMA/SMK se Kota Jayapura mengambil sikap tegas dan positif untuk melakukan aksi damai bertemu Gubernur provinsi papua.

Dalam tuntutannya, para guru meminta segera dibayar hak – hak mereka diantaranya ULP, TPP, sertivikasi dan non sertifikasi Tahun Anggaran 2018. Kedua apabila hak – hak tersebut belum dibayarkan sampai dengan tanggal 14 Februari 2019. Maka para guru yang sudah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) SMA/SMK Kota/Kabupaten Jayapura tidak akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tenaga pengajar. (Julia)

 

 

About Odeodata H Julia

Leave a Reply