Tuesday , November 20 2018
Home > Berita > Kepala Bappenas : Pembangunan Venue PON Papua Jangan Terlalu Berlebihan

Kepala Bappenas : Pembangunan Venue PON Papua Jangan Terlalu Berlebihan

Cap foto : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Bambang Brodjonegoro didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe saat diwawancarai wartawan usai pertemuan terkait pembahasan PON 2020 di provinsi papua. (ist)

JAKARTA (Bisnis Papua) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Bambang Brodjonegoro, menyarankan kepada Pemerintah provinsi papua agar pembangunan venue PON 2020 dengan waktu yang tinggal dua tahun lagi, dalam penyelenggaraannya.  Ketika membangun venue. Tetap venue yang efisien dalam artian tidak usah terlalu berlebihan.

“Selain itu juga ada venue yang sifatnya temporer dan tidak harus permanen. Kemudian nantinya akan kita sarankan supaya peran dari swasta dalam hal ini pihak sponsor itu agar ditingkatkan,”kata Bambang menjawab pertanyaan Bisnis Papua usai menggelar pertemuan tertutup selama lebih kurang satu jam dengan delegasi Papua yang dipimpin Gubernur Papua Lukas Enembe. Terkait penyelenggaraan PON 2020 di Bumi Cenderawasih. Rabu sore (31/10/2018).

Sementara itu menjawab pertanyaan terkait masalah anggaran yang akan disiapkan pemerintah pusat, terkait suksesnya ajang pesta olahraga empat tahunan ini.

Bambang mengaku, pihaknya baru akan melihat nanti. Karena baru menerima proposal dari Pemprov Papua. “Nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi,”imbuhnya.

Ditegaskannya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional adalah agenda nasional dan bukan agenda provinsi papua saja. “PON itu kan setiap empat tahun. Jadi kita harus pastikan kontinyuitasnya berjalan lancar,”tegasnya.

Disinggung inti dari pertemuan tersebut. Kata Bambang pertemuan tetap berfokus pada persiapan penyelenggaraan PON XX tahun 2020 di provinsi papua.

“Kami baru mendapatkan informasi terkait rencana penyelenggaraannya. Kemudian tempat atau kota – kota yang akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON itu. Dimana tidak hanya di Jayapura saja. Tetapi juga di Merauke, Timika, Wamena dan Biak,”terangnya yang saat diwawancarai didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe dan Ketua DPR Papua Yunus Wonda.

Selain itu juga pemerintah dalam hal ini Bappenas  akan mempelajari mengenai kebutuhan pembiayaan. Yang kemudian nantinya akan didiskusikan lebih detail pembagiannya antara beban pusat melalui APBN dan juga nantinya dibagi bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

“Kemudian dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun yang berasal dari sponsor dari pihak swasta.  Tadi kami lakukan pembahasan singkat dan kemudian dengan sisa waktu dua tahun ini, kita akan bisa follow up hal – hal yang nantinya kita harapkan bisa memperlancar terselenggaranya PON 2020 sendiri,”tukasnya.

Soal sisa waktu yang tinggal dua tahun lagi. Kata Bambang, sesuai Inpres No. 10 tahun 2017  untuk Bappenas sudah ada tim untuk percepatan pembangunan Papua. Yang memang tugasnya adalah memastikan bahwa anggaran yang di transfer ke Papua maupun yang berasal dari Kementerian dan lembaga tepat sasaran dan sesuai prioritas di daerah.

Untuk fokus PON 2020 ini pihaknya juga akan menugaskan tim percepatan tersebut untuk memfasilitasi hal – hal yang menjadi kebutuhan dari panitia setempat. Maupun juga berhubungan dengan panitia di tingkat nasional. terutama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Follow up akan segera dilakukan dan penganggarannya melalui mekanisme yang ada. Dimana ada yang tahun 2019 dan ada yang di tahun 2020. Nah ini yang nanti kita siapkan semua nantinya sesuai kebutuhan dan tidak terjadi keterlambatan,”harapnya.

Ditegaskannya dari Bappenas sendiri tidak ada Master Plan khusus untuk PON 2020. Namun pada intinya pihaknya, memfasilitasi agar penganggarannya sesuai dengan kebutuhan dan pembagian bebannya sesuai dengan yang menjadi kebutuhan dari PON itu sendiri. (Julia)

 

About Odeodata H Julia

Leave a Reply