Tuesday , December 11 2018
Home > Berita > Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Pilgub Papua 2018 Hampir Rampung

Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Pilgub Papua 2018 Hampir Rampung

JAYAPURA ( Bisnis Papua )- Sekertaris  Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) provinsi papua sedang merampungkan Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah ( DH )Pilgub Papua 2018.

Dana Hibah Pilgub sebesar Rp 850 Milyar di berikan kepada KPU provinsi papua untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ( Pilgub ) Papua, mulai tahapan awal hingga akhir pleno penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada tanggal 13 Agustus 2018.

 “ Saat ini kami sudah hampir merampungkan laporan pertanggungjawaban dana hibah Pilgub , sesuai dengan komitmen dengan  29 KPU Kabupaten/ Kota  pada tanggal 10 Oktober  mendatang sudah menyerahkan dokumen Surat Pertanggung Jawaban  ( SPJ ),” ungkap  Mikha Sraun, SE kepada Bisnis Papua, Kamis ( 4/10/2018 )

Menurutnya, sesuai dengan mekanisme yang ada penanggungjawab  atau pengelolah anggaran Dana Hibah Pilgub harus melaporkan dan menyerahkan dokumen SPJ paling  lambat  3 (  tiga ) bulan setelah penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur. “ Berarti batas terakhir bulan November baru dana itu bisa  dipertanggung jawabkan, “ ujar Mikha

Sementara ini, lebih jauh dikatakannya,  KPU masih dalam proses penyusunan laporan pertanggung jawaban  keuangan, KPU Provinsi sudah melakukan supervisi dan monitoring keseluruh KPU Kabupaten/ Kota,  dan juga sudah melakukan proses rapat kordinasi dan bimbingan teknis untuk Penyusunan Laporan Keuangan, “ kami sudah melakukan Bimtek di Jayapura sudah dua kali, dan terakhir tanggal 1 Oktober kemarin kami sudah undang seluruh Sekretaris 29 KPU Kabupaten/Kota, kami juga mengundang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu ( BPP ) KPU Kabupaten/Kota,” terang  Mikha

Namun, diakuinya  dari  seluruh KPU Kabupaten/ Kota hanya 20 kabupaten saja yang hadir, 9 kabupaten tidak sempat hadir karena ada kesibukan lain. “ Tetapi kami sudah pantau dan pada prinsipnya  laporan sudah hampir rampung, batas waktu terakhir untuk kami minta seluruh SPJ diserahkan ke KPU provinsi batas waktu pada tanggal 10 Oktober,” pungkasnya.

Setelah semua SPJ sudah rampung , dijelaskan Mikha proses selanjutnya adalah pemeriksaan oleh tim audit internal KPU RI, maupun tim audit dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI. Mekanisme anggaran ini adalah dana hibah pemerintah, pada saat KPU menerima dana tersebut langsung dibawah untuk dilakukan register di Kanwil Perbendaharaan Negara, “ karena itu seluruh proses pembiayaan dari dana pemda dari APBD  berubah ke APBN. Sehinga yang berhak mengaudit atau yang memeriksa adalah inspektorat audit internal KPU Pusat  setelah itu pemerikasaan ke BPK RI, dan tetap kami akan laporkan SPJ juga ke pemda,” tutupnya ( sim ).

 

 

About Odeodata H Julia

Leave a Reply