Home > Berita > Masyarakat Adat Pemilik Ulayat Minta Hak Kesejahteraan

Masyarakat Adat Pemilik Ulayat Minta Hak Kesejahteraan

JAYAPURA (Bisnis Papua) -Puluhan pengusaha kayu dan pemilik hutan adat di kota dan kabupaten Jayapura mendatangi kantor Badan Pengelolaan Hutan Perwakilan (BPHP) provinsi papua di Kotaraja,Jumat(11/1/2019)
Puluhan pendemo dibawah  pimpinan Robby Kabarek Panggurian mendatangi kantor BPHP dengan tujuan meminta hak kesejahteraan masyarakat adat yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU Otsus Papua, serta hak masyarakat adat yang diamanatkan oleh putusan MK No. 35/PUU-X/202, agar hutan adat dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat adat.
Robby mengungkapkan kedatangan  masyarakat adat di sini untuk  menyampaikan aspirasi, bahwa selama ini pihakya sebagai  masyarakat adat Papua,mempertanyakan mengapa  kayu – kayu dijual, dan ditahan.
“Negara telah mengakui tanah adat kami, tetapi kenapa kalian menahan kami. SDM kami di kampung tidak akan berkembang karena sumber penghasilan kami ditahan,”ungkapnya
Robby mengakui selain mempertanyakan kayu yang telah ditahan pihaknya juga menyuarakan kondisin perekonomian mereka yang hingga sekarang tidak mendapat kesejahteraan baik dari pemerintah pusat dan Dinas Kehutanan Ptovinsi Papua.
“Kami disini berbicara sebagai masyarakat adat, kami sudah berusaha untuk ekonomi kami tetapi kenapa kalian menahan kami,”ucap Robby
Sementara itu kata Robby  selama ini banyak penebangan hutan di gunung  yang dilakukan pihak lain, tetapi tidak mendapat tindakan tegas dari pihak kehutanan. Bahkan terkesan adanya pembiaran. Seakan – akan hal ini menjadi permainan dan pemerasan bagi pihak pemilik hutan adat.
“Saya selaku Ketua Forum masyarakat Adat saya bertanya kepada bapak. Kenapa bapak tidak memberikan ijin penahanan. Sedangkan ketika bapak menahan kami bapak menanyakan ijin kami, jadi kenapa kami tidak bisa meminta ijin tugas bapak,”tanyanya.
Dalam orasi ini juga dibacakan pernyataan sikap dari pengusaha hutan adat Papua, di mana pihaknya meminta agar diberikan hak mereka  yang sudah diamanatkan oleh Putusan MK No. 35 / PUU – X / 2012,yakni “Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara.”
Selain itu juga hak kesejahteraan yang telah dijamin oleh UUD 1945 dan UU Otsus Papua, supaya hutan adat dapat mereka dikelola untuk kesejahteraan hidup dan anak cucunya.

Kemudian kepada GAKKUM KLHK Republik Indonesia untuk berhenti  membuat gerakan tambahan yang hanya bikin susah masyarakat adat di Tanah Papua. Sebab jika tidak, atas nama leluhur Papua pihaknya akan mengusir orang-orang GAKKUM KLHK  dari tanah Papua.
Terakhir pihaknya meminta agar pusat memberikan solusi, bukan terus menggantungkan nasib mereka  dan pelaku usaha kayu tanpa kepastian regulasi selama bertahun-tahun.
“Kementerian LHK RI utk segera memberikan *regulasi/ perizinan* agar masyarakat adat pemilik hutan adat dapat segera mengelola hutan adatnya secara bermartabat untuk sejahtera,”pinta Robby
Sementara itu Kepala Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP ) Wilayah XV Papua Kusnadi mengatakan bahwa selama ini pemerintah tidak pernah menolak putusan MK termasuk dirinya sendiri. Karena itu adalah pesan dari regulasi aturan yang harus di  taati.
Dimana dalam putusan MK 35 itu akan berlaku Selama ada Perda tentang riwayat adat, sehingga Perda itu sampai sekarang belum ada.
“Kami sudah bersama-sama berjuang untuk masalah ini saya dengan seluruh Kadis sudah berkoordinasi dengan Pemda, tetapi hambatannya adalah perlu dipahami disini ada lima Upin dan kami di sini bagian UPT Pengelolaan dan Produksi,” kata Kusnadi. (res)

 

 

About Odeodata H Julia

Leave a Reply