Tuesday , November 20 2018
Home > Berita > Pemprov Papua Masuk Kualifikasi Cukup Informatif Versi KIP Pusat

Pemprov Papua Masuk Kualifikasi Cukup Informatif Versi KIP Pusat

JAKARTA (Bisnis Papua) – Pemerintah provinsi papua masuk dalam kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Cukup Informatif yang diberikan Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat pada acara Penganugerahan implementasi keterbukaan publik dan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2018, yang berlangsung Senin siang  (5/11/2018) di Gedung II Istana Wakil Presiden di Jln Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Acara yang dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia M Yusuf Kalla, Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar bersama para Menteri Kabinet Indonesia Kerja diantaranya Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

Hadir pula para Gubernur diantaranya Gubernur DKI Jakarta Aniess Baswedan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Sementara dari provinsi papua hadir Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekda Papua, Doren Wakerkwa yang mewakili Gubernur Papua.

Bersama Papua yang menerima penghargaan kategori ini, diantaranya Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Banten, Sumatera Utara dan Bali. Dimana Piagam Penghargaan ini diserahkan Ketua Komisi Informasi Pusat. Gede Narayana.  

Menjawab pertanyaan Bisnis Papua usai penyerahan, Gede Narayana menjelaskan penilaian yang diberikan ini berbasis kepada metode. “Itu ada nilai dan nilai itu yang objektifitas disitu. Kalau mau menuju informatif, haruslah mencapai nilai yang tadi saya sebutkan. Bagaimana caranya badan publiknya PPID nya mengikuti apa yang sesungguhnya dengan ranah regulasi yang ada,”terangnya.

Ranah regulasinya adalah UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang jelas menerangkan ada informasi yang harus disediakan, informasi yang serta merta dan informasi yang dikecualikan. Pasalnya di era saat ini, keterbukaan informasi tidak dapat terhindarkan. Sebab informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Diketahui komisi informasi memberikan penilaian akhir dengan kualifikasi badan publik sebagai berikut yakni, Informasi dengan nilai antara 90 sampai 100, Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9.  Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9, kurang informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9 dan Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9

Lebih jauh dijelaskannya, yang seharusnya dibenahi tidak hanya itu  saja. Akan tetapi juga ada penyediaan, pelayanan dan juga ada arsipatoris. “Dilihat semuanya, didalam kita melihat  dan memonitor itu,”tuturnya.

Ditegaskannya pemberian penganugerahan ini harus diubah mindsheet/pola pikir. Saat ini KIP memberikan penilaian berdasarkan kualifikasi informatif, menuju informatif dan cukup informatif dan kurang informatif dan tidak informatif.

Lanjutnya, didalam satu kualifikasi bukan berarti harus ada ranking juga. “Bisa juga ada ranking. Akan tetapi kita belum. Saat ini kita hanya mengklasifikasikannya saja,”jelasnya.

Dalam artian kalau ingin mencapai lebih baik, memang harus bekerja lebih baik dan lebih giat lagi. Sebab anugerah ini bukanlah kontestasi, dengan ada juara – juara. Tetapi muaranya kepada masyarakat. “Saya rasa Papua cukup baik,”selanya.

Sedangkan untuk Papua Barat, Gede mengungkapkan hingga saat ini belum mempunyai Komisi Informasi Publiknya. “Sebelum saya hadir, katanya sudah ada itu. Tetapi sekarang menurut informasi sudah di feet dan proper test di daerahnya. Sampai saat ini belum,”ungkapnya.

Saat ini ada tiga provinsi di Indonesia yang belum memiliki Komisi Informasi Publik (KIP) yakni Papua Barat, Maluk Utara dan Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan  Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi menuju Informatif diantaranya, Pemerintah Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.

Kemudian Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif yakni Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Barat dan Jawa Barat.

Butuh Informasi

Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia., M Yusuf Kalla mengatakan ada tiga hal diera milenium saat ini, ada tiga hal prinsip yang berubah, yakni pertama negara prinsipnya yang sebelumny kurang demokratif,sedikit otoriter dan profokatif. Kedua dari sentralistik menjadi otonomi, ketiga  pers yang sebelumnya di kontrol  saat ini menjadi pers yang sangat bebas.

“Tiga hal itu hanya bisa berjalan apabila sistem informasinya terbuka. Karena itulah maka hal itu dapat berjalan. Pada saat yang bersamaan teknologi semakin baik. Teknologi makin mudah dan makin gampang di akses. Sehingga tidak ada yang bisa tersembunyi. Semua bisa diakses secara digital. Sehingga apa yang dilakukan dan tidak dilakukan itu mulai diketahui oleh semua kalangan,”tuturnya.

Untuk itulah maka apa yang dilakukan Komisi Informasi Pusat yang memberikan penghargaan kepada lembaga, instansi, kementerian dan daerah yang dalam kesehariannya tugas – tugasnya memberikan informasi  yang baik kepada masyarakat.

Saat ini masyarakat membutuhkan informasi yang terbuka, dikarenakan sistem negeri ini yang demokrasi butuh akuntabilitas. Sebab tanpa akuntabilitas maka tidak bisa menjalankan demokrasi yang baik dan juga sistem pemerintahan yang proporsional.

Selain itu juga kata Wapres Yusuf Kalla, dengan keterbukaan, maka memudahkan untuk melakukan pengawasan. “Karena keterbukaan tanpa pengawasan sulit. Oleh karena itu informasi sangat penting. Terus terang Indonesia termasuk negara pengawasnya terbanyak. Masing – masing instansi punya Irjen (Inspektur Jenderal-red) dan juga didaerah seperti KPK, BPK,BPKP, Jaksa dan Polisi. Semua memeriksa kita semua. Jadi kalau soal periksa memeriksa kita jago,”kata Wapres yang disambut gelak tawa hadirin.

Namun diakuinya walaupun begitu banyak pemeriksaan di negeri ini, tetap saja timbul masalah – masalah. Untuk itu memang perlu keterbukaan, supaya pengawasan itu makin mudah untuk semua kalangan. Termasuk dari sisi sektoral dan juga ekonomi serta bisnis, perlu keterbukaan informasi. (Julia)

 

 

About Odeodata H Julia

Leave a Reply