Home > Berita > Polda Tangguhkan Penahanan Kepala Dinas Kehutanan Papua Non Aktif JJO

Polda Tangguhkan Penahanan Kepala Dinas Kehutanan Papua Non Aktif JJO

Caption foto : Kuasa Hukum Kepala Dinas Kehutanan Papua Non Aktif, JJO. Anthon Raharusun memperlihatkan surat penangguhan penahanan kliennya, saat menggelar jumpa pers. Sabtu (26/1/2019). (julia)

 

 

JAYAPURA (Bisnis Papua) – Direktorat Reserse dan Kriminal  Khusus (Ditreskrimsus)  Polda Papua, akhirnya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Tim kuasa hukum Kepala Dinas Kehutanan provinsi papua non aktif JJO yang diduga terlibat kasus pemerasan yang diduga dilakukan tersangka lainnya FT pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebesar Rp. 500 juta.

Uang sebesar ini diduga merupakan uang suap kasus pembalakan liar yang terjadi di Kabupaten Jayapura. Dimana saat ini kasusnya masih ditangani PPNS Dinas Kehutanan Papua.

Saat menggelar jumpa pers, Sabtu  siang (26/1/2019) Ketua Tim Kuasa Hukum Anthon Raharusun membeberkan, pada hari Jumat malam (25/1/2019) seitar Pukul 19:30 Wit kliennya dikeluarkan dari Rutan Polda Papua, setelah menjalani penahanan selama 14 hari, sejak tanggal 14 Januari lalu hingga tanggal 25/1/2019.

“Penangguhan penahanan ini memang bermula dari permohonan penangguhan penahanan oleh tim kuasa hukum yang diajukan pada tanggal 14/1/2019 lalu kepada Bapak Kapolda. Terkait dengan penahanan yang dilakukan oleh Polda terhadap JJO,”terangnya.

Lanjutnya, terhadap penangguhan penahanan tersebut oleh Kapolda melalui Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Kombes Pol Edi  Swasono telah memerintahkan melalui surat perintah penangguhan penahanan dengan No. SP.Han/2/1/2019/Ditreskrimsus selaku penyidik Polda Papua. Dalam hal ini Kombes Pol Drs Eddi Swasono MM.

Dengan penangguhan penahanan ini selaku Tim Kuasa Hukum diantaranya dirinya sendiri Anthon Raharusun, Iwan Niode, Magdalena Maturbongs dan Yance Kohowain.  Mengucapkan terima kasih kepada tim penyidik, Kapolda Papua, Ditreskrim yang melalui koordinasi dengan baik. Akhirnya permohonan penangguhan penahanan atas kasus yang menimpa JJO dikabulkan.

Ditegaskan Anthon yang juga seorang kurator pertama di provinsi papua. Penangguhan penahanan ini berdasarkan Psl 23 KUHAP dimana penyidik dan juga hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu ke yang lainnya. Sehingga secara prosedural sudah tepat dan sudah benar dilakukan.

Lebih jauh dijelaskannya, alasan penyidik menyetujui penangguhan penahanan ini, selain berdasarkan KUHAP dimana seorang tersangka berhak mengajukan penangguhan penahanan. Tim kuasa hukum juga menyertakan alasan – alasan mengapa mereka mengajukan penangguhan terhadap JJO.

“Untuk tindak pidananya sendiri yakni Psl 368 KUHP dimungkinkan untuk penyidik itu melakukan penahanan terhadap seseorang. Hanya saja memang kalau kita lihat kepada faktor – faktor apakah klien kami melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Ini alasan yang sangat objektif.  Tetapi yang mau kami katakan ini terkait dengan alasan subjektifitas daripada penyidik itu sendiri. Jadi boleh dan tidak apa – apa,”paparnya.

Namun diakuinya walau penahanan JJO ditangguhkan, akan tetapi yang bersangkutan masih dikenakan wajib lapor.

Belum Tau Diserahkan ke Bareskrim

Sementara itu menjawab pertanyaan Bisnis Papua  terkait kasus pemerasan yang menimpa JJO dan pengusaha FT yang sudah dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Anthon Raharusun mengaku, kasus ini masih ditangani oleh penyidik Polda Papua dan masih tetap dilakukan pemeriksaan di lingkup Polda Papua.

“Mungkin pada tersangka yang lain. Akan tetapi kalau JJO sendiri memang sampai sejauh ini masih diperiksa oleh Polda Papua. Saya pikir itu ranah kewenangan daripada institusi Polri untuk melakukan pemeriksaan dimana saja. Silahkan saja. Tetapi sekali lagi bahwa locus delicti (kejadian perkara) ada di Jayapura,Papua. Tentunya jika proses ini berlanjut, maka akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura,”bebernya.

Sebelumnya Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin menjelaskan ditariknya berkas perkara FT oleh Bareskrim Mabes Polri adalah kelanjutan proses hukum dari pihak kepolisian.  Mengingat, berkas perkara tersangka kasus OTT itu sempat dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Papua, untuk dilengkapi kembali oleh penyidik. Namun demi alasan masa penahanan FT, maka Polda Papua mengambil kebijakan menangguhkan penahanannya untuk kemudian ditangani Mabes Polri.

“Yang bersangkutan kami tangguhkan penahanannya dengan alasan menunggu P21 dari jaksa. Nanti kalau dia melebihi masa tahanan, siapa yang tanggung jawab?. Jadi demi menghindari yang bersangkutan bebas dari hukum, maka kami tangguhkan,” terang Kapolda.  (Julia)

 

 

 

 

 

About Odeodata H Julia

Leave a Reply