Tuesday , December 11 2018
Home > Berita > Sah, Inalum Terima Dana USD 4 Milliar, Sebelum Akhir Tahun Transaksi Freeport Kelar

Sah, Inalum Terima Dana USD 4 Milliar, Sebelum Akhir Tahun Transaksi Freeport Kelar

JAKARTA (Bisnis Papua) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian BUMN, berharap agar transaksi divestasi 51 persen saham PT Freeport dapat diselesaikan atau kelar sebelum akhir tahun.

“Semoga kita bisa selesaikan transaksi Freeport Ini sebelum akhir tahun,”harap Menteri BUMN – Republik Indonesia  Rini Sumarno kepada wartawan seusai menerima kunjungan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Sekda Papua Hery Dosinaen dan rombongan di ruang kerjanya. Rabu (14/11/2018) di Jakarta.

Sementara itu ditempat yang sama,  Direktur Utama PT Inalum (Persero), Budi Gunadi Sadikin, tidak dapat menyembunyikan rasa bersyukurnya dihadapan pers, karena pihaknya telah menerima kucuran dana.

“Alhamduhillah kita sudah berhasil mendapatkan pendanaan sebesar USD 4 milliar. Minggu ini uang/dananya sudah masuk,”ungkap Budi sapaan akrabnya.

Kata Budi, saat ini sesudah uang masuk. Inalum tinggal  menunggu beberapa perijinan dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Keuangan.

“Kita juga butuh bantuan dan tadi dibicarakan bersama dengan Pak Gubernur, supaya kepemilikan 10 persen dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mimika bisa segera direalisasikan dalam bentuk BUMD, yang bisa menjadi pemilik bersama dengan Inalum di PT Freeport Indonesia,”jelasnya.

Lanjutnya, dari pihak Inalum, berharap dengan masuknya uang sudah selesai. Saat diakuinya ini tinggal beberapa perijinan yang oleh Freeport Indonesia harus peroleh dari Kementerian lingkungan hidup dan Kementerian ESDM.

“Kalau dari sisi Inalum dengan uang masuk minggu ini, kita sudah siap bertransaksi. Namun masih menunggu ijin dari beberapa Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup dan Keuangan untuk Freeport. Jadi Freeport yang masih mengejar,”jelasnya lagi.

Satu hal lagi yang masih ditunggu pihaknya yakni Pemerintah daerah harus bisa masuk bersama – sama dengan Inalum. “Kita kan sudah siap akan tetapi kita butuh opsi/pilihan dari BUMD. Dimana untuk BUMD pada hari Senin (12/11/2018) sudah ada meeting di Kementerian Keuangan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Mimika supaya cepat – cepat dibuat BUMD nya. Supaya bisa masuk bersama – sama Inalum ke PT Freeport,”terangnya.

Diketahui, Indonesia segera menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Hal itu akan terwujud pada saat PT Inalum sebagai perwakilan pemerintah melunasi pembayaran divestasi yang disepakati sebesar US$3,85 miliar.

Dalam pembagian saham tersebut , Inalum akan membentuk perusahaan patungan atau Joint Venture dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini sebagai bentuk dari kewajiban Inalum kepada Pemerintah Daerah memberikan saham sebesar 10 persen.

Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan bertemu lebih lanjut dengan pemda untuk mendalami hal itu. Pembentukan perusahaan patungan yang baru masih menjadi opsi karena di sisi lain ada opsi untuk menggunakan BUMD yang sudah ada.

Dijelaskannya lagi nantinya Pemda akan memliki 10 persen saham PT Freeport Indonesia sedangkan Inalum sebesar 41 persen. “Cuma kepemilikan nanti di perusahaan JV Pemda yang 40 persen, kita 60 persen,” jelasnya.

Butuh USD  5 Milliar

Ditempat terpisah Gubernur Papua Lukas Enembe, mengaku pemerintah daerah belum berbicara 10 persen saham Freeport induk. Apakah dari 10 persen Freeport Induk keseluruhan atau 10 persen dari 51 persen.

“Kalau kita bicara 10 persen, berarti keseluruhan induk. Karena itu kalau menggunakan saham Freeport keseluruhan. maka kita butuh lagi USD 5 milliar. Maka Inalum harus menambah lagi USD 5 Milliar artinya 5 persen lagi,”urainya.

Sehingga jangan lagi Inalum mengatakan 10 persen dari 51 persen. “Berarti kita kekurangan empat koma sekian persen. Itu nantinya akan dibahas di Jayapura. Sehingga pembagiannya kita bisa atur uangnya,”jelas Gubernur Lukas Enembe.

Dimana nantinya, 32 persen provinsi, 32 persen daerah penghasil dalam hal ini Kabupaten Mimika dan   30 persen kabupaten/kota di seluruh Papua dan sisanya 4 persen kepada masyarakat adat. “Itu yang akan kita atur,”ucapnya.

Sedangkan untuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di Papua itu sudah dibentuk dan telah ada Peraturan daerah (Perda).

Sementara itu disinggung dengan Kabupaten Mimika, terkait prosentasenya. Ditegaskan Gubernur, hal inilah yang akan dibicarakan bersama Pemkab Mimika selaku daerah penghasil.

“Kita berbicara, kalau 30 persen dari perusahaan Freeport Mc Moran, Perusahaan induk seluruhnya. Maka kita dapat 10 persen dan otomatis kita tarik 100 persen,”jelasnya.

Dijelaskannya lagi secara detail, dari 100 persen itulah yang harus dibagi, yakni 32 persen, 32 persen daerah penghasil yakni Kabupaten Mimika dan 30 persen di sekitarnya dan seluruh kabupaten/kota di Papua. Kemudian  4 persennya untuk masyarakat adat.

“Itu dulu yang harus kita sepakati. Karena kita tarik 100 persen dari 10 persen,”tukasnya.  (Julia)

 

 

 

 

About Odeodata H Julia

Leave a Reply