Tuesday , November 20 2018
Home > Berita > Sekjen Kemendagri : Akan Ada Dana Tambahan Untuk Bangun Venue PON 2020

Sekjen Kemendagri : Akan Ada Dana Tambahan Untuk Bangun Venue PON 2020

JAKARTA (Bisnis Papua) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri – Republik Indonesia menbantah jika dana Otonomi khusus (Otsus) untuk Papua akan digunakan menunjang suksesnya Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 di provinsi ini. Dimana sempat berhembus kabar bahwa untuk menunjang PON dana Otsus akan diubah dari 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi persentasinya akan diubah menjadi sebaliknya. Dimana sebagian besar persentasinya akan diberikan kepada provinsi.

“Oooo ndak.. ndak, nanti pakai dana DTI itu tambahan dari Otsus dan itu tersendiri,”tegas Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri – Republik Indonesia Hadi Probowo kepada wartawan yang mencegatnya usai bertemu Delegasi Papua pada road show sambut PON XX tahun 2020. Kamis siang (8/11/2018) di Kantor Kemendagri di Jakarta Pusat.

Diketahui yang dimaksud dengan dana DTI adalah dana tambahan yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran. .

Lebih jauh dijelaskannya dari hasil pertemuan bersama delegasi Papua yang dipimpin Wakil Gubernur Klemen Tinal,  bahwa seiring dengan berkembangnya venues untuk PON tahun 2020 di Papua dan juga peningkatan cabang olahraga. Sehingga dirasa untuk alokasi pembiayaan kurang atau mengalami keterbatasan.

“Oleh karena itu pemerintah provinsi datang ke Pemerintah Pusat dan hal ini akan kita fasilitasi dan koordinasikan. Baik dengan Kemenpora, Kementerian PUPR, Bappenas dan juga Kementerian Keuangan agar Inpres No. 10 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan Infrastruktur pelaksanaan PON dan Pelan Paralympic tahun 2020 di provinsi papua dapat terlaksana demi suksesnya PON di Papua,”kata Hadi.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam lebih itu. Dari Kementerian dalam Negeri memberikan saran kepada Pemprov Papua bahwa akan memfasilitasi. Sebab tugas Kemendagri kaitannya mendorong, memfasilitasi.

Sedangkan yang kedua didalam aspek regulasi yakni memberikan perlindungan dan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur sebagai sarana demi penunjang suksesnya PON 2020.

Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, soal pembiayaan PON 2020 akan dikoordinasikan untuk anggaran di Tahun 2019 dan 2020. Baik kegiatan APBN dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus). Kemudian Kementerian dan lembaganya mengarahkan dengan prioritas untuk PON.

“Kita meminta kepada Bappenas untuk bagaimana menyampaikan hal ini kepada Kementerian dan lembaga. Seperti kegiatan yang bersumber pada DAK. Dimana provinsi papua meminta kepada kabupaten yang menyelenggarakan PON,”terangnya.

Selain itu juga pemerintah provinsi menyampaikan harus merubah regulasi menyangkut dana infrastruktur otonomi khusus.  Pasalnya kalau berbicara pembangunan khusus untuk bidang infrastruktur.

Infrastruktur juga harus masuk dalam kegiatan infrastruktur olahraga juga harus masuk.  “Kami meminta seperti itu. Sehingga dana infrastruktur tambahan itu, kita bisa alokasikan untuk pembangunan venue, air bersih, listrik, telekomunikasi. Itu juga bisa dipakai. Jangan hanya infrastruktur berupa jalan dan jembatan saja. Itu yang kita minta,”harapnya.

Soal dana infrastruktur untuk Papua yang menginginkan akan digunakan untuk infrastruktur PON. Dimana harus juga persetujuan dengan Kementerian Keuangan. Kata mantan Bupati Puncak Jaya itu. Bahwa hal itu sudah disampaikan. Untuk itu perlu didorong bersama – sama agar  ada regulasi yang memungkinkan.

“Jangan Menteri Keuangan hanya membuat untuk infrastruktur saja seperti jalan dan jembatan saja. kan ada juga irigasi infrastruktur. Tadi kita juga minta seperti itu,”kata Lukas. (Julia)

About Odeodata H Julia

Leave a Reply