Tuesday , December 11 2018
Home > Berita > Soal Divestasi 51 Persen Saham Freeport, Semua Tergantung Pemerintah Pusat

Soal Divestasi 51 Persen Saham Freeport, Semua Tergantung Pemerintah Pusat

JAKARTA (Bisnis Papua) – Pihak PT Freeport Indonesia mengakui hingga saat ini pembagian 51 persen divestasi saham perusahaan tambang itu bersama Pusat/Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum masih terus dibicarakan.

Bahkan Freeport mengklaim selesai tidaknya proses pembicaraan tersebut kesemuanya tergantung dari pemerintah pusat.

“Jadi kita yang akan menjual sahamnya butuh kesiapan pemerintah untuk membelinya dan beberapa lagi. Karena  ada beberapa item yang masih harus dibicarakan lagi,”terang VP, Corporate Communication Riza Pratama kepada wartawan di Jakarta. Selasa (13/11/2018).

Dijelaskannya lebih jauh, ada lima item dimana salah satunya adalah divestasi saham Freeport. Kemudian pembangunan smelter, peningkatan penerimaan negara. kelangsungan operasi sampai dengan tahun 2041 dan stabilitas investasi. “Kelima itu harus sama – sama untuk mencapai kesepakatan,”ucapnya.

Terkait smelter untuk sementara akan dibangun di Gresik. Sebab menurutnya pembangunan smelter tidak boleh asal dibangun.  karena dalam smelter itu ada limbah beracun dan di dalam limbah beracun itu harus dikelola.

“Kebetulan di Gresik sudah ada infrastruktur dan Pabrik Semen Gresik serta pabrik pupuk Petrokimia yang akan menampung limbahnya.

Karena disana sudah ada fasilitas tersebut. Maka untuk sementara lebih visible untuk dibangun di Gresik,”ujarnya beralasan.

Namun demikian masih kata Riza, jika  Papua sudah memiliki mobilitas untuk menampung limbah itu. Mungkin nanti Pabrik Smelter juga akan bisa dibangun di Papua.

Diakuinya untuk membuat sebuah smelter susah dan mahal. “Kita harus mengelola dan limbah itu berupa toksit berbahaya. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik. Maka limbah itu bisa beracun. Baik bagi udara, tanah dan air,”bebernya.

Di Gresik saat ini sudah ada pabrik pupuk, yang limbahnya itu dijadikan sebagai bahan untuk membuat pupuk. Sedangkan Cipsumnya diserap oleh pabrik semen. “Nanti kalau tidak dikelola secara baik maka akan merusak lingkungan sekitarny. Makanya untuk sementara Gresik yang paling cocok,”terangnya.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait divestasi saham dimana dari 51 persen saham yang diminta pemerintah pusat. 10 persen milik pemerintah provinsi.

Riza tidak mau berkomentar banyak.

“Itu proses secara terpisah dan saya tidak bisa mendahului pemerintah. Jadi Freeport Indonesia tidak ikut berperan didalam dan itu merupakan domainnya pemerintah antara Inalum dengan Coorporate induk perusahaan kami. kami sendiri sebagai induk PT Freeport Indonesia tidak terlibat dalam perundingan itu.

Bagaimana pemerintah pusat dengan pemerintah Papua itu juga pemerintah yang punya area dan kita tidak bisa berkomentar disitu,”bebernya.(Julia)

 

About Odeodata H Julia

Leave a Reply