Home > Berita > Soal TKD, TPP Guru Pemprov Papua Segera Panggil Walikota/Bupati

Soal TKD, TPP Guru Pemprov Papua Segera Panggil Walikota/Bupati

JAYAPURA (Bisnis Papua) – Sementara itu menanggapi aksi demo damai, ratusan guru SMA/SMK se Kota Jayapura. Kepada Bisnis Papua usai menerima para pendemo. Sekertaris Daerah provinsi papua, T.E.A Hery Dosinaen mengatakan, nantinya Pemerintah provinsi papua akan segera memanggil para bupati/walikota yang belum menganggarkan TPP, ULP, sertifikasi dan non sertifikasi para guru SMA/SMK se Kota Jayapura.

Sebelumnya dihadapan para guru yang melakukan aksi demo para guru di halaman Kantor gubernur papua, Senin (28/1/2019). Sekda Dosinaen yang mewakili gubernur papua menjelaskan, bahwa ada bupati/walikota tidak mau melaksanakan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 40 tahun 2018.  Saat itu Pergub yang dibuat dihimpun semua kabupaten/kota se provinsi ini.            “Sampai hari ini, beberapa kabupaten sudah menganggarkan. Namun ada delapan kabupaten/kota yang belum,”ungkapnya.

Lebih jauh dijelaskannya, didalam Pergub gaji tahun 2018 dibayarkan oleh Pemerintah provinsi papua. Sementara tunjangan dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Hal ini dikarenakan kebijakan anggaran dari pusat tidak memberikan dana. Persoalan ini terjadi bukan hanya di Papua saja yang tidak memberikan anggaran pengalihan ini.  Sekda juga menampik pernyataan para guru yang mengatakan bahwa  semua aset pendidikan yang semula di kabupaten/kota telah ditarik ke provinsi.

Pasalnya rata-rata semua kabupaten/kota banyak sekolah – sekolahnya yang ternyata tidak bersertifikat. Sehingga satupun asset yang ada di kabupaten/kota belum ditarik. “Yang kami tarik sekarang adalah bapak – bapak dan ibu para guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk itu saya mau klarifikasi bahwa aset sampai hari ini belum ada ditangan Pemprov Papua,”tukasnya.

Mantan Sekwan Puncak Jaya ini juga menjelaskan, saat berada di  Depdagri, Jakarta sudah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Bahwasannya Pemprov Papua belum menarik seluruh aset, dikarenakan asetnya di kabupaten amburadul.

“Tanah – tanah belum bersertifikat. Jadi kita belum bisa tarik asetnya. Semua harus tertata baik baru kita bisa tarik,”tegasnya.

Kemudian mengenai  tunjangan TPP, ULP yang disampaikan di tahun 2018. Ditegaskannya dalam Pergub No. 40 tahun 2018 dibebankan kepada kabupaten/kota untuk membayar.  Dimana 22 kabupaten sudah melaksanakan pembayaran.

Pasalnya, kebijakan anggaran Pemerintah provinsi papua, sejak tahun 2014 sudah memberikan 80 persen dana otsus kepada kabupaten/kota.  Sehingga kalau ada orang mengatakan semua ke provinsi. Sekda menegaskan hal itu tidak ada.

“Untuk itu saya akan mengaudit kabupaten/kota. Mohon maaf saya harus menjelaskan itu,”ucapnya.

Gelar Rapat  

Sekda Dosinaen juga mengaku, terkait persoalan ini, dirinya sudah mengumpulkan para  kepala SKPD terkait diruangannya. Dimana para stafnya melaporkan sudah ada Pergub dan Surat edaran kepada semua kabupaten/kota.

“Dan ini sudah dilaksanakan dengan catatan. Kalau kabupaten di 2018 tidak menganggarkan dia harus menganggarkan di Tahun Anggaran (TA) 2019,”ungkapnya lagi.

Saat ini ada delapan kabupaten yang ternyata belum menyerahkan tunjangan ULP, TPP, Sertifikasi dan Non Sertifikasi di tahun 2018. Diantaranya Kota/ Kabupaten Jayapura, Yalimo, Mimika, Lanny Jaya, Puncak.

Untuk itu  gubernur papua akan segera memanggil   walikota dan juga para bupati secepatnya untuk segera ditindak lanjuti.

“Ibu/ bapak sekalian  kalau memaksa saya harus hari ini bayar, tidak bisa. Kita ada  aturan. Kami juga konsultasi APBD kami  di Jakarta dan kami tidak bisa, karena kami punya aturan. Saya mohon maaf. Namun kami tetap membayar. Akan tetapi semuanya ada ketentuan,”tegasnya.

Nantinya tahun 2019 ini, semua hak – hak guru sudah terakomodir di provinsi dan tidak lagi di kabupaten. Sedangkan yang kekurangan di 2018 menjadi tanggung jawab bupati/walikota.

Pada kesempatan itu mantan camat Illaga ini mengerti apa yang disampaikan Walikota Jayapura di radio yang memicu para guru untuk hadir di Kantor Gubernur provinsi papua.

“Saya memahami itu. Saya mau kasih tau nantinya kita akan berkomunikasi terus dalam mengevaluasi APBD kabupaten/kota sudah ditetapkan segera mengalokasikan,”tuturnya.

Seraya mengungkapkan untuk Kota Jayapura sekitar Rp. 17 milyar.

Dimana di setiap kabupaten yang belum membayar, anggarannya bervariatif yakni untuk Puncak sekitar Rp. 900 juta. Kemudian ada juga kabupaten yang hanya Rp. 2  – 3 milyar yang belum mengganggarkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan provinsi papua, Elias Wonda yang juga mendampingi Sekda Papua menerima para guru, mengatakan penyerahan personil, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D) dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi papua berdasarkan amanat undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam hal urusan pengelolaan pendidikan menengah (SMA-SMK).

“Jadi, jumlah SMA di Papua sebanyak 228 sekolah, dan SMK 148 sekolah. Hanya tiga kabupaten yang belum ada SMK,” ucapnya.

Elias Wonda menambahkan, sampai saat ini pengalihan guru dari kabupaten ke provinsi belum juga tuntas. Dimana, masih ada kendala. “Ada beberapa kabupaten di wilayah Pegunungan yang belum tuntas,”selanya.

Kata Elias lagi, sebetulnya kendalanya itu tidak ada karena pihaknya sifatnya hanya menerima saja. Pasalnya yang mengurus semua ini adalah pihak BKD Kabupaten, BKD Provinsi, BKN, Taspen dan Keuangan.

“Intinya pada pengalihan tenaga guru ini sebetulnya ada enam SKPD yang urus, kami di Dinas Pendidikan provinsi papua hanya tinggal menerimanya jika semua SK (Surat Keputusan)  sudah diurus dengan tuntas,”pungkasnya. (Julia)

 

 

 

 

 

 

About Odeodata H Julia

Leave a Reply