Saturday , October 20 2018
Home > Berita > Waktu Mepet, 25 Paket Proyek Infrastruktur di Papua Ditunda

Waktu Mepet, 25 Paket Proyek Infrastruktur di Papua Ditunda

JAYAPURA (Bisnis Papua) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi papua (PUPR) menunda 25 paket proyek pekerjaan infrastruktur senilai Rp. 200 miliar untuk mata anggaran tahun 2018.

Seperti yang dijelaskan Kepala Dinas PUPR provinsi papua, Girius One Yoman, S.Pd.,M.Si, penundaan paket proyek tahun 2018 atas kesepakatan bersama kepala bidang, kepala seksi, PPTK dan pihak ketiga.

“Jadi, saya  mengundang semua kabid, kepala seksi, PPTK dan seluruh pihak ketiga dalam pertemuan resmi dan kami sudah sepakat untuk 25 paket proyek infrastruktur ditunda ke anggaran 2019,” terangnya di Jayapura, Kamis (4/10/2018).

Menurut Yoman, keputusan penundaan tender 25 paket proyek ini karena sesuai aturan  administrasi waktu anggaran tinggal 3 bulan tidak bisa dilakukan pelelangan proyek infrastruktur yang tersisa.

“Jadi, proyek pekerjaan yang sudah lelang itu sudah jalan sesuai dengan mekanisme. Karena mengingat waktu sekarang sudah bulan 10 sementara kontrak proyek harus tutup tanggal 13 Desember 2018, sehingga kapan kerja proyek kalau bulan 10 belum kontrak,”jelasnya.

Lanjutnya lagi 25 paket proyek infrastruktur yang ditunda rata – rata pekerjaan yang belum dengan kisaran anggaran Rp. 200 miliar. “Ini sudah memang kami antisipasi apa yang terjadi dan berkas sudah kembalikan,”akunya.

Sementara itu paket paling besar tidak ada yang tunda seperti proyek jalan ring road sudah melalui proses lelang dan Jembatan holtekamp sudah tender dari awal.

“Termasuk pembangunan gedung KONI Papua sudah ditender dan sekarang lagi proses pengerjaan, karena proyek yang berkaitan dengan pelaksanaan PON harus diutamakan dan tender dari awal sebelum saya menjabat kepala dinas,” kata Girius.

Dinas PUPR Papua tetap mendorong pengalihan 25 paket proyek masuk APBD 2019. “Iya, jelas kita dorong untuk masuk APBD 2019 dan harus dimunculkan sesuai aturan, kita serahkan ke panitia anggaran provinsi papua untuk pelaksanaan lelang awal tahun 2019,”ucapnya.

Saat ini yang terpenting adalah komitmen dana aman untuk masuk dalam program rancangan kerja 2019 paket yang tertunda. Dana paket proyek yang ditunda akan dikembalikan ke kas Negara itu masuk pergeseran 2019 karena diserahkan ke panitia anggaran provinsi papua.(Julia)

 

 

 

 

 

About Odeodata H Julia

Leave a Reply